Beranda > BERITA > Dilema TKI, HAM, Moratorium dan Devisa

Dilema TKI, HAM, Moratorium dan Devisa


Sinar Harapan – Lebih dari 10.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) batal diberangkatkan ke Arab Saudi pascamoratorium TKI yang disepakati mulai berlaku, Sabtu (2/7) ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Rusdi Basalamah yang dihubungi SH, Jumat (1/7) malam mengatakan, pihaknya memang masih menghitung jumlah TKI yang kemungkinan batal berangkat setelah penetapan moratorium tersebut.

“Jumlah pastinya memang masih kami hitung. Namun, lebih dari 10.000 orang yang berasal dari 38 kantong basis daerah TKI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia batal berangkat untuk bekerja di Arab Saudi,” katanya.

Menurut dia, TKI yang batal berangkat lantaran masih dalam proses pengurusan dokumen dan persiapan lainnya. “Untuk TKI yang sudah mendapat visa dan lengkap dokumen lainnya sebelum tanggal 1 Juli, tidak ada masalah lagi, tinggal berangkat saja,” ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Sari mengatakan, pascapenetapan moratorium penuh TKI ke Arab Saudi yang diberlakukan per 1 Agustus mendatang, pemerintah tetap mengantisipasi adanya potensi TKI ilegal yang ngotot berangkat ke Arab Saudi.

Dia mengakui sebelumnya tingkat koordinasi pemerintah sangat lemah. Karena itu, pascakasus Ruyati telah dibentuk tim terpadu yang diketuai Menakertrans dan dipantau langsung oleh Presiden. Terdapat 13 instansi terkait, antara lain Imigrasi, BNP2TKI, Kemenakertrans, Bareskrim Polri, dan lainnya yang akan membahas serta menindaklanjuti persoalan-persoalan TKI.

“Kami berupaya melakukan pembenahan TKI dan mengantisipasi dengan baik agar tidak ada kebocoran, yakni pemberangkatan TKI secara ilegal ke Arab Saudi,” jelasnya. Dia mengemukakan, pihak Imigrasi, BNP2TKI, dan Bareskrim Polri akan meningkatkan koordinasi, melakukan upaya pencegahan TKI yang kemungkinan berangkat melalui embarkasi formal maupun “jalan-jalan tikus”.

PJTKI Merugi

Sejumlah perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di kawasan Condet, Jakarta Timur ketika dihubungi SH, Jumat siang, mengaku merugi menyusul keputusan pemerintah Arab Saudi menghentikan pengiriman TKI. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan devisa.

Presiden Direktur PT Inti Jafarindo, Jaffar Manan, mengungkapkan pihaknya kehilangan pemasukan. “Biasanya dalam sebulan perusahaan bisa meraup omzet Rp 300-500 juta dari pengiriman TKI ke Arab Saudi,” katanya. Dia menambahkan, pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Setiap bulan saja bisa menambahkan devisa negara sekitar Rp 2 triliun.

Dalam setahun pengiriman TKI ke luar negeri menghasilkan devisa negara hingga Rp 36 triliun. Sebagian besar disumbangkan dari pengiriman TKI ke Arab Saudi.
Direktur Operasional PT Pulra Al-Irshad Mandiri, Gusti Ketut Pujangga mengungkapkan, kebijakan menghentikan TKI ke Arab Saudi itu memaksa pihaknya merumahkan para karyawan. Belum lagi visa TKI ke Arab Saudi yang sudah terkirim ke Indonesia, tetapi para calon TKI tidak bisa berangkat.

“Yang lebih menyedihkan lagi, nasib TKI yang sudah bertekad bulat berangkat ke Arab Saudi mencari nafkah dalam menanggung beban hidup, harus mengurungkan keberangkatannya. Ini menambah angka pengangguran di Indonesia dari 8,12 juta menjadi sekitar 14 juta orang,” ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan Presiden Direktur PT Barokah Saudara Abadi, Alwi Muhammad Amin. Ia menambahkan, akibat keputusan itu banyak calon TKI yang kebingungan akan kelanjutan nasib mereka dalam mencari nafkah di Arab Saudi. Belum lagi para karyawan di perusahaan agen TKI yang terpaksa dirumahkan.

Sementara itu, PJTKI hingga Jumat siang masih memadati kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jalan MT Haryono. Mereka masih mengajukan permohonan visa baru, meski pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan penghentian pemberian visa kepada TKI yang berlaku sejak 2 Juli 2011. Selain itu, masih banyak karyawan dari PJTKI yang mencoba datang ke Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi ingin mengajukan permohonan visa baru.

Tiga Program

Pascamoratorium TKI ke Arab Saudi diumumkan, Kemenakertrans kembali menggiatkan Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) melalui tiga program, yakni padat karya, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja mandiri. Untuk program padat karya tahun 2011, Kemenakertrans mengalokasikan dana hingga Rp 110 miliar dan untuk program teknologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri mencapai total Rp 140 miliar.

“Sebagian program sudah berjalan. Namun, sekarang ini kami akan fokus penyebarannya di 38 titik basis TKI di seluruh Indonesia, antara lain Cianjur, Sumedang, Indramayu, Ponorogo, NTB, dan wilayah lainnya,” kata Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Sari.

Namun demikian, penyelenggaraan GPP ini juga akan dibarengi upaya pembenahan TKI dengan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu, pemerintah melakukan pembenahan terhadap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang turut menjadi pemicu persoalan TKI.

Dari 565 PPTKIS, 70 sudah ditutup, 40 diindikasikan bermasalah, dan sisanya dianggap masih layak. Dita menjelaskan, keputusan Arab Saudi menghentikan rekrutmen TKI sejalan dengan program moratorium penuh pemerintah per 1 Agustus mendatang.(CR-24)

TKI dan HAM

Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR

Kamis, 30 Juni 2011
Kisah panjang persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) selalu menampilkan nestapa. Problem demi problem senantiasa menjerat buruh migran di negeri ini, terutama kaum hawa, yang sering dikondisikan berada dalam posisi lemah dan bersalah secara sistematis.

Mengutip Migrant Care (2009), dari hulu sampai hilir, jalur yang dilewati para pencari nafkah lintas negara ini penuh jeratan masalah. Pemerintah yang semestinya melindungi mereka justru sering terjebak dalam skema pemikiran untung rugi.

Besarnya pasokan devisa yang dihasilkan buruh migran lebih menggiurkan daripada upaya melindungi dan menyejahterakan mereka dan keluarganya, seraya mengerdilkan setiap persoalan dalam hitungan angka. Masalah yang selalu mengemuka adalah persoalan minimnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) para TKI. Begitu mudah HAM mereka dilanggar. Pemerintah dan agen penyalur TKI pun selalu dituduh sebagai kambing hitamnya.

Terlepas dari itu, ada sesuatu yang tampaknya luput dari perhatian publik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan esensial melatarbelakangi rentetan kejadian-kejadian mengenaskan yang dialami TKI.

Menurut Teguh Haryo Sasongko (Human Genome Center School of Medical Sciences, University Sains Malaysia), kedudukan pembantu rumah tangga (PRT) dalam struktur sosial selalu berada di bawah. Mereka ditempatkan sebagai masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Mereka juga sering dianggap orang yang “tidak tahu apa-apa”, awam, dan lugu.

Pada situasi seperti ini, secara alamiah akan terbentuk suatu hubungan “majikan-pembantu” yang tak ubahnya seperti “tuan-budak” pada abad pertengahan. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, terdapat kemungkinan adanya norma-norma lokal tertentu yang memberi pembenaran terhadap perilaku itu.

Dengan demikian, bangsa ini sesungguhnya telah mengalami pelecehan atas kehormatan dan kedaulatannya. Para pembantu tidak dapat dimungkiri adalah representasi bangsa yang terbesar jumlahnya di luar negeri. Maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa penyiksaan TKI sesungguhnya merupakan suatu penggalan drama saja dari keseluruhan cerita bahwa bangsa ini tak memiliki nilai kehormatan di mata bangsa lain.

Karena itu, terkait kasus hukuman pancung yang menimpa TKI Ruyati binti Satubi (54) di Mekah, Arab Saudi, Komisi III DPR akan membahas dugaan pelanggaran HAM terhadap almarhumah. Apabila pleno komisi menyetujui, para legislator terkait akan berkunjung ke Kantor Kemennakertrans, Kemlu, dan BNP2TKI. Bagaimanapun, pemerintah telah kecolongan dalam hal melindungi warganya. Kunjungan Komisi III ke instansi terkait untuk mendengar langsung bagaimana perlindungan HAM di luar negeri.

Komisi III akan melakukan pleno dan membahas kemungkinan adanya pelanggaran HAM terhadap Ruyati. Kejadian itu merupakan peringatan keras bagi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap WNI di mana pun berada. Kasus itu juga menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kinerja para diplomat di semua kantor perwakilan RI di luar negeri, dan untuk menyempurnakan mekanisme dan sistem pengiriman tenaga kerja melalui BNP2TKI.

Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu II harus menyikapi masalah ini secara serius. Sebab, parlemen dan masyarakat akan mempertanyakan bagaimana pembelaan yang seharusnya dilakukan negara. Sekali lagi, ini pukulan telak bagi pemerintah. Kita berharap, ke depan kasus serupa tidak terulang lagi. Pidato Presiden SBY terkait perjuangan nasib buruh migran disambut standing applaus di forum Organisasi Buruh Sedunia (ILO) baru-baru ini benar-benar tak sejalan. Sungguh, sebuah tragedi sekaligus ironi bagi bangsa.***

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=281616

Dilema TKI
Agus Suman
Guru Besar Ilmu Ekonomi
Universitas Brawijaya

Senin, 27 Juni 2011
Beragam liku-liku perjalanan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Berita terakhir, Ruyati binti Sapubi (54) dieksekusi pancung di Arab Saudi. Entah itu tergolong ranah pidana atau apa pun, setidaknya tragedi yang terus berulang itu menunjukkan bahwa negara gagal melindungi warganya.

Itu akan sangat bertolak belakang dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss, baru-baru ini, yang mendapat apresiasi peserta konferensi. Mereka memberi penghormatan khusus karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil meratifikasi UU Buruh Migran.

Dalam konteks seperti kejadian terakhir, sebenarnya negara sangat dibutuhkan untuk hadir secara nyata, bukan sekadar retorika. Dalam ranah ini, negara diharapkan melakukan tindakan kritis dan mendasar, yang pada gilirannya dapat memecahkan masalah yang selalu berulang terjadi terkait dengan masalah TKI.

Perlu diingat bahwa TKI selama ini masih bercorak paradoksal. Di satu sisi, TKI dianggap sebagai pahlawan devisa. Di sisi lain, karut-marutnya masalah yang mereka hadapi seolah-olah menjadi angin lalu karena pemerintah lamban dalam meresponsnya sehingga timbul dampak fatal.

Padahal kontribusi mereka luar biasa. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, pengiriman uang ke dan dari Indonesia mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 63 triliun. Angka itu lebih tinggi dibanding data remitansi BI 2010 sebesar 6,73 miliar miliar dolar AS atau sekitar Rp 61 triliun.

Sedangkan tahun 2011, pengiriman uang dari TKI selama kuartal I/2011 mencapai Rp 14 triliun. Rata-rata TKI mengirimkan uang sebesar Rp 4,5 triliun per bulan ke Indonesia. Dengan demikian, tak dapat disangkal bahwa peran TKI dalam mendukung perekonomian nasional sangat berarti, khususnya bagi pembangunan daerah.

Sumbangan devisa dan kucuran aliran uang dari TKI di satu sisi merupakan kabar gembira dan sangat menguntungkan. Ini tak terlepas dari kesempatan bekerja di luar negeri sangat penting mengingat Indonesia mengalami tenaga kerja berlebih (labour surplus).

Keberadaan TKI sebenarnya merupakan cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi ketenagakerjaan di dalam negeri. Pemerintah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah melimpah. Dampaknya, efek pengangguran telah memaksa banyak orang bekerja di luar negeri dengan kapasitas alakadarnya dan berisiko tinggi.

Dapat dikatakan, klenik dilema TKI sebenarnya merupakan perwujudan perspektif gagalnya negara dalam menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Betapa tidak, sebuah kebijakan ekonomi pada hakikatnya bertujuan memenuhi peluang atau kesempatan kerja.***

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: