Beranda > INDONESIA, ISU POPULER, RENUNGAN > Surat Terbuka KIAS Kepada Presiden Republik Indonesia

Surat Terbuka KIAS Kepada Presiden Republik Indonesia


Berkaitan dengan peristiwa kekerasan demi kekerasan yang terjadi di berbagai tempat di tanah air yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dengan mengatas namakan agama Islam, pada tanggal 22 Mei 2012 KIAS (Komunitas  untuk Indonesia yang Adil dan Setara) mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Berikut ini adalah surat terbuka yang disampaikan oleh KIAS.

Surat Terbuka KIAS Kepada Presiden Republik Indonesia

Perihal: Hentikan Penggunaan Ormas Pengguna Kekerasan untuk Membungkam Rakyat

Yang Terhormat,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Di Istana Merdeka

Jakarta


Bapak Presiden yang terhormat,

Sudah sejak lama dan sampai detik ditulisnya surat terbuka ini, kita masih menyaksikan kekerasan demi kekerasan terjadi di berbagai tempat di tanah air yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dengan mengatas namakan agama Islam. Bersamaan dengan peristiwa-peristiwa itu kita juga menyaksikan aparat kepolisian tidak melakukan fungsinya untuk mengayomi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mengalami kekerasan tersebut. Alih-alih mengayomi dan melindungi, para korbanlah yang justru seringkali mendapat hukuman penjara, pelarangan, pembatasan akan hak-hak asasinya yang dijamin konstitusi dan bahkan mengalami pengusiran dari tempat tinggalnya. Jikapun ada penghukuman terhadap pelaku, hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat sosial politik yang ditimbulkannya.

Ada beberapa hak konstitusional  yang sangat penting dan mendasar dari kelompok atau rakyat yang berkepentingan dan berkaitan langsung dengan acara-acara yang dihentikan atau diganggu pelaksanaannya oleh kelompok pengguna terror dan kekerasan ini, seperti misalnya :

1. Hak dan kebebasan beragama dan beribadah (dalam kasus penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan Shiah serta gangguan terhadap pelaksanaan ibadah di gereja Yasmin dan Philadelfia ataupun penutupan kurang lebih 400 gereja serta pelarangan pendirian gereja di Aceh, Minahasa dan di tempat-tempat lain yang telah dilaporkan oleh berbagai media massa).

2. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekpressi (misalnya dalam kasus pelarangan dan pembakaran buku dan yang terakhir dalam kasus diskusi buku karya Irshad Manji di Jakarta, Yogyakarta dan Solo dan yang terakhir pelarangan pementasan Lady Gaga). Fungsi pers juga terancam berkaitandengan pemukulan dan penganiayaan yang dialami oleh anggota SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Kebegaraman). Dalam kasus gereja Yasmin dan Philadelfia yang terjadi bukan saja pelanggaran hak-hak asasi saja tapi juga penghinaan kepada pengadilan (contempt of court) dan penghalangan terhadap tegaknya hukum dan keadilan (obstruction of justice).

3. Selain itu, pembiaran oleh aparat atas terror dan kekerasan yang terjadi telah menumbuhkan dan menyebarkan rasa kebencian serta budaya ketakutan ke seluruh lapisan masyarakat sehinggga tidak ada lagi jaminan rasa aman dan menebalnya rasa saling curiga. Bahkan seorang Rektor Universitas Gajah Mada, telah rela mengorbankan kebebasan akademis dan kebebasan mimbaryang menjadi simbol sebuah perguruan tinggi, karena ketakutan akan ancaman danterror oleh kelompok pengguna kekerasan yang berkedok agama ini.

Bapak Presiden yang terhormat,

Tindakan main hakim sendiri ini telah memberi kesan bahwa hukum telah diambil alih oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang mencapai kepentingan-kepentingan kelompoknya dengan cara-cara terror, dan menggunakan kekerasan dan penyebaran kebencian dan ketakutan, bahkan secara terorganisasi. Sampai saat initidak ada pernyataan resmi dari para pimpinan lembaga tinggi negara maupun Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi yang paling bertanggungjawab atas pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama ini, mengapa pembiaran dan pelanggaran hukum ini terjadi. Jika pembiaran dan pelanggaran hukum semacam ini tidak ditanggapi oleh pemerintah dan khususnya kepolisian tidak melakukan tindakan secara cepat, serius dan tegas maka tindakan terror dan kekerasan itu akan dianggap biasa dan memberi ruang yg lebih luas bagi tumbuhnya kelompok-kelompok sektarian sejenis atas nama kepentingn tertentu sehingga pada suatu waktu akan terjadi ledakan konflik sosial di tanah air. Para pihak yang selama ini dianggap memberikan dukungan dan memelihara serta memanfaatkan kelompok-kelompok pengguna terror dan kekerasan atas nama agama Islam ini juga tidak memberikan tanggapan apapun sehingga difahami oleh publik, bahwa kelompok inididugai telah dilahirkan untuk menjaga kepentingan penguasa politik dan ekonomi, terutama sejak orde baru berkuasa dan dilanjutkan hingga sekarang. Kesan kuat bahwa kelompok ini digunakan oleh penguasa sekarang untuk melakukan terror dan kekerasan kepada rakyat untuk membungkam kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul, beragama dan menjalankan ibadah menurut agamanya.

Sebagai rakyat kami mempunyai daulat penuh untuk menuntut aparat Negara untuk menjalankan mandat yang diberikan UU dan UUD 1945. Tapi dalam kenyataannya kami merasakan bahwa hampir semua saluran politik dan hukum macet dan tumpul terhadap kekerasan yang terjadi. Padahal, hakekat kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat untuk dijalankan oleh aparat negara dan mewujud dalam hukum dan mekanisme demokrasi adalah melindungi hak asasi manusia dan kemanusiaan demikesejahteraan hidup bersama serta melindungi rakyat dari segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Bapak Presiden yang terhormat,

Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepada Negara yg telah disumpah untuk menjalankan konstitusi dan peraturanperundang-undangan yang berlaku, mestinya Bapak tidak membiarkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dan apalagi tidak diusut secara hukum. Karenanya Bapak diharapkan dapat memimpin negara ini untuk bersama-sama menegakkan konstitusi dan tidak menyerahkan kepemimpinan atas nama ketertiban umum kepada orang-orang yang menggunakan kekerasan dalam mencapai kepentingan politik maupun ekonominya. Aparat hukum tak boleh berdiam diri dan secara ekslusif dan nyata atau diam-diam berada di belakang “kekuasaan mayoritas” meski belum tentu merupakan suara mayoritas rakyat Indonesia yangterpaksa diam. Kami yakin bahwa sejak Republik Indonesia berdiri kita telah menyepakati bahwa negara ini berdiri diatas landasan negara hukum dan tidak memberikan ruang bagi terjadinya tirani mayoritas atas minoritas. Kami juga menyepakati untuk membangun dan hidup dalam sebuah negara Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kami meyakini,seyakin-yakinnya, bahwa UUD 1945 danPancasila dapat menjadi rumah bersama semua orang dari kelompok manapun atas dasar keyakinan dan agama apapun, tanpa kecuali. Karenanya kebaikan bersama dalam keragamanhidup bersama yang saling menghormati seharusnya menjadi parameter kita bersamadalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peristiwa-peristiwa kekerasan itu selain telah menyebarkan budaya ketakutan bagi masyarakat Indonesia yang sadar akan hak-haknya juga memberi kesan yang memalukan bangsa karena di mata masyarakat internasional kita dilihat sebagai bangsa yang membiarkan cara-cara pergaulan sosial yang tidak beradab, bangsa yang  lemah, kejam, tak berbudaya, terbelakang dan over sensitive terhadap kritik dan pikiran-pikiran berbeda.

Kepada Negara yg telah disumpah untuk menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mestinya Bapak tidak membiarkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dan apalagi tidak diusut secara hukum. Karenanya Bapak diharapkan dapat memimpin negara ini untuk bersama-sama menegakkan konstitusi dan tidak menyerahkan kepemimpinan atas nama ketertiban umum kepada orang-orang yang menggunakan kekerasan dalam mencapai kepentingan politik maupun ekonominya. Aparat hukum tak boleh berdiam diri dan secara ekslusif dan nyata atau diam-diam berada dibelakang “kekuasaan mayoritas” meski belum tentu merupakan suara mayoritas rakyat Indonesia yang terpaksa diam. Kami yakin bahwa sejak Republik Indonesia berdiri kita telah menyepakati bahwa negara ini berdiri diatas landasan negara hukum dan tidak memberikan ruang bagi terjadinya tirani mayoritas atas minoritas. Kami juga menyepakati untuk membangun dan hidup dalam sebuah negara Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kami meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa UUD 1945 dan Pancasila dapat menjadi rumah bersama semua orang dari kelompok manapun atas dasar keyakinan dan agama apapun, tanpa kecuali. Karenanya kebaikan bersama dalam keragaman hidup bersama yang saling menghormati seharusnya menjadi parameter kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Peristiwa-peristiwa kekerasan itu selain telah menyebarkan budaya ketakutan bagi masyarakat Indonesia yang sadar akan hak-haknya juga memberi kesan yang memalukan bangsa karena di mata masyarakat internasional kita dilihat sebagai bangsa yang membiarkan cara-cara pergaulan sosial yang tidak beradab, bangsa yang lemah, kejam, tak berbudaya, terbelakang dan over sensitive terhadap kritik dan pikiran-pikiran berbeda.

Bapak Presiden yang terhormat,

Dengan mempertimbangkan hal-haltersebut diatas, dengan mengingat sumpah jabatan Bapak sebagai Presiden dan sebagai kepala pemerintahan, kami dari Komunitas Untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS Indonesia) meminta agar Bapak :

Pertama, menjalankan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya, serta melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya tersebut demi untuk kebaikan kita bersama, atas dasar kesetaraan dan keadilan serta menjaga dan memastikan penggunaan cara-cara beradab dalam pergaulan hidup bersama bermasyarakat dan berbangsa.

Kedua, memimpin sendiri usaha-usaha penegakan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan kebebasan berbicara, berkumpul, berekpressi serta kebebasan beragama dan beribadah terutama karena hak-hak tersebut merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi dan negara hukum kita; selain karena hampir semua aparat hukum dan terutama Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan bawahan Bapak sama sekali tidak dapat diandalkan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan hukum kepada warga negara dari sekelompok orang yang menggunakan cara-cara teror dan kekerasaan sebagai upaya menyebar kebencian dan menciptakan budaya ketakutan di masyarakat luas.

Ketiga, mengganti semua aparat kepolisian yang telah tidak menjalankan fungsi dan mandatnya menurut undang-undang tersebut dan jika perlu mencopot Kapolri karena telah melanggar sumpah jabatannya serta memberi dukungan kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini sedang mengusut kekerasan dan penganiayaan yang terjadi dalam diskusi buku diYogjakarta.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Surat terbuka ini dibuat dengan didorong oleh rasa keprihatinan yang dalam atas terror, kekerasan, pelanggaran-pelanggaran hukum dan pembiaran oleh aparat kepolisian yang terjadi, yang menurut hemat kami dapat menjatuhkan kewibawaan hukum dan konstitusi serta dapat mengancam demokrasi dan negara hukum yang dengan darah dan airmata kita pertahankan demi keutuhan negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 16 Mei 2012

Nursyahbani Katjasungkana

Koordinator Nasional

Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS) :

Asosiasi LBH APIK Indonesia, Mitra Wacana Yogyakarta, LKTS, ICDHRE, The Wahid Institute,Institute Mosintuwu, LBH APIK Bali, LBH APIK NTB, Rumah Perempuan Kupang, TimRelawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), Fahmina Institue, Aliansi Perempuan Kalimantan, El-AdPPer Papua, Yayasan Walang Perempuan.

Komite Pengarah : Asnifriyanti Damanik, Beauty Erawati, Budi Wahyuni, Eddy Safitri, Romo Gusti Otto Madung, Inayah Rokhmaniyah, Ismail al Habib, Sita van Bemmelen.

Tembusan Disampaikan Kepada Yang Terhormat:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Last Updated on Thursday, 24 May 2012 02:45

  1. coken
    30 Mei 2012 pukul 1:45 AM

    gimana mo urus negara…wong kasus Korupsi sdg menggerogoti demokrat…masakan sang Ketua Besar ngga terlibat…….???? Hambalang..Wisma Atlet….pasti ada yg lain-2….makanya sekarang saatnya menutupi borok-2 yg sdh n belon muncul….maslah rakyat…mereka bisa urus sendiri…bilaperlu biarin aza…terlalu mo ikut campur kesenangan BiG BOSS…he..he..he

  2. ...
    30 Mei 2012 pukul 5:16 AM

    sampai kapan akan saling menuntut, mengapa tidak saling rendah hati mengaku salah, dan mengusahakan kesejahteraan bersama-sama, bukankah drngan saling menuntut dan menyalahkan maka negara ini semakin hancur….. tinggal waktu untuk kehancuran….

  3. 10 Juni 2012 pukul 1:54 PM

    Anda benar….. Rendahkah hati dalam Tabiat Baru, Tanpa Campuran Dosa-dosa lainnya.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: