Beranda > INDONESIA, RENUNGAN > Negara Yang AMAN DAMAI

Negara Yang AMAN DAMAI


Bapak Jimmy Tedja memberikan sebuah buku yang berjudul From Third World to First, The Singapore Story:1965-2000. Sebuah Memoirs of Lee Kuan Yew. Seorang yang berhasil mengubah Singapore dari sarang bajak laut yang tidak kalah dari Somalia menjadi kota teraman di dunia. Wanita boleh berjalan tengah malam di jalanan dan di gang-gang kecil. Sambil menulis artikel ini adik bungsu saya, Meni Liauw dirampok di kota Pontianak, di depan rumah temannya saat turun dari mobil sekitar waktu magrib.

Bertanya itu Tidak Perlu Bayar
Mengapakah para pemimpin di Republik Indonesia ini tidak bertanya kalau Lee Kuan Yew bisa, mengapa saya tidak bisa? Saya jauh lebih bodoh dari Lee Kuan Yew atau sesungguhnya saya tidak ada kemauan seperti Lee Kuan Yew?

Lee Kuan Yew tidak membiarkan urusan agama dan negara bercampur aduk seperti es-campur di Indonesia. Negara tidak boleh mengurus urusan rohani negara hanya mengurus urusan manusia. Sekalipun Lee Kuan Yew bukan orang Kristen, ternyata ia melaksanakan prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa urusan kaisar adalah urusan kaisar dan urusan Allah adalah urusan Allah. Ternyata Lee Kuan Yew lebih benar daripada John Calvin yang memerintah Geneva dengan mencampuradukkan urusan negara dengan agama sehingga harus membunuh Servetus tanpa salah dengan kejam. Dan yang sangat tidak logis adalah bahwa sudah salah namun dibela-bela oleh para Calvinis, termasuk Stephen Tong yang membenarkan tindakan Calvin, di televisi.

Masalah Tawuran
Ketika artikel ini ditulis, di Jakarta Selatan baru terjadi tawuran antara anak SLTA yang menelan satu korban meninggal. Di televisi kita juga sering disuguhkan atraksi tawuran antar mahasiswa bahkan antara kampung serta antar suku di Papua.

Ketika hal ini berlangsung terus menerus, tentu membuat orang berpikir, apakah yang berwenang telah kehabisan akal (bodoh) atau ini sesungguhnya adalah pembiaran.

Semua ini jika ditarik pelajaran dapat disimpulkan bahwa pertama, karena tidak dibangun budaya berbicara dan berargumentasi secara verbal. Dan kedua, adalah tidak berfungsi optimalnya polisi di Indonesia.

Yang pertama itu adalah membangun budaya berargumentasi bahkan berdebat tanpa kekerasan. Budaya ini akan mengantar bangsa ini semakin cerdas karena ketika seseorang berargumentasi bahkan berdebat, otaknya dipaksa untuk bekerja keras, bukan sedikit-sedikit langsung menggunakan otot. Pemerintah harus mengusulkan Undang-undang Anti Kekerasan (UAK), yang mengatur bahwa siapapun yang pertama melakukan pemukulan kepada orang lain akan didenda satu juta rupiah atau kurungan tiga bulan penjara. Urusan siapa yang salah dan benar itu urusan tambahan, tetapi yang terlebih dahulu mengangkat tangan memukul orang harus membayar denda satu juta atau penjara tiga bulan. Dengan Undang-undang demikian diharapkan di bumi Indonesia tidak ada orang yang berkelahi, melainkan yang paling berat hanya bertengkar saja. Selanjutnya secara otomatis tidak akan ada berita tentang tawuran di koran dan televisi lagi.

Tetapi harus dibarengi dengan hal kedua tadi, yaitu polisi berfungsi secara optimal dan cerdas. Karena tidak boleh memukul orang, maka semua orang yang kesal atau merasa diperlakukan tidak benar akan melapor ke polisi. Maka selanjutnya pihak polisi (penegak hukum) adalah ujung tombak penentu keadilan setiap perkara di masyarakat.

Polisi di Indonesia, bahkan hampir semua aparat, telah dirusak oleh kebijakan diskriminatif rezim Soharto. Kalau ada urusan antara orang Tionghoa dengan suku lain, yang disalahkan bahkan diperas adalah si Tionghoa. Bahkan zaman itu sengaja ditekankan pemakai kata China. Sehingga sampai kini masih banyak orang Indonesia tidak dapat membedakan antara Tionghoa dengan China. Padahal gampang sekali. Hu Jin Tao adalah orang China, bahkan Presiden China, sedangkan Lee Kuan Yew bukan orang China melainkan orang Tionghoa Singapore. Sudah Jelas Acong yang sudah empat keturunan di Kalimantan itu bukan orang China seperti Hu Jin Tao, melainkan orang Tionghoa Indonesia seperti Lee Kuan Yew adalah orang Tionghoa Singapore.

Sikap kebijakan diskriminatif rezim Suharto telah merusak seluruh aparat pemerintah, karena menyebabkan mereka tidak bisa bertindak profesional sebagai penegak hukum. Hal ini merambat ke masalah kaya dan miskin. Kalau terjadi tabrakan antara mobil dengan sepeda, maka yang akan disalahkan adalah si pemilik mobil. Tanpa Suharto dan kebanyakan elit politik sadari bahwa ini telah merusak tatanan bernegara yang rapi dan penuh aturan. Kebijakan ini disengaja bukan terjadi kebetulan.

Di Singapore berbeda, dan inilah yang menghantar Singapore dari negara dunia ketiga menjadi dunia pertama. Seorang teman saya dari Singapore datang berlibur dan tinggal di rumah saya. Ceritanya ia dapat kompensasi bayaran karena dia naik skuter di jalan dan menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan. Ternyata yang salah adalah pejalan kaki karena dia tidak di posisi boleh menyeberang jalan. Teman saya mendapat kompensasi sejumlah uang untuk memperbaiki motor dan lukanya.

Dalam hati saya, kalau di Indonesia dia akan bayar uang pengobatan pejalan kaki itu dan sekaligus mesti keluar uang untuk mengeluarkan motornya dari kantor polisi serta memperbaikinya sendiri. Kalau menurut pembaca kondisi di Indonesia ini salahnya di mana? Apakah seorang presiden tahu akan hal-hal yang demikian? Kalau tidak tahu maka itu namanya bodoh, dan kalau tahu, mengapa tidak ada usaha memperbaiki kondisi demikian? Ketika penegakan hukum bersifat diskriminatif maka segala hal lain pasti akan ikut berantakan.

Jangankan masalah tawuran, seandainya polisi bekerja dengan profesional tanpa diskriminatif maka segala persoalan keamanan dan kedamaian akan teratasi dengan baik. Tetapi jika polisi tidak bertugas dengan baik, maka segala akibatnya akan muncul di masyarakat. Sementara itu polisi juga merasa bahwa tidak ditunjang dengan aturan hukum untuk melindungi tindakan mereka. Ambil saja contoh dalam hal menangani demonstran.

Polisi menjadi serba salah jika tidak ada aturan prosedur kapan boleh tembak peluru karet, kapan tembak gas air mata, dan kapan tembak peluru tajam. Seharusnya di negara demokratis orang memang bebas berdemo, tetapi jika sudah memasuki tindakan merusak barang orang lain (mobil, kaca rumah dll) dan juga merusak fasilitas umum seperti pagar, lampu jalan maka gerombolan itu sudah masuk kategori penjahat bukan pendemo lagi. Yang melakukan hal-hal itu harus segera ditangkap, dan kalau tidak berhasil ditangkap, sesudah peristiwa itu selesai, berdasarkan film dokumenter orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut harus ditangkap dan dituntut di pengadilan bukan sebagai pendemo melainkan penjahat yang merusak barang orang atau fasilitas negara. Kita sungguh tidak habis pikir bagaimana di sebuah negara hukum ada kelompok orang yang boleh masuk ke rumah orang mengobrak-abrik toko dan kemudian tidak terdengar bahwa mereka disidangkan dan dihukum? Pertanyaannya adalah apakah presiden dan anggota-anggota DPR tahu akan hal ini? Tidak sanggupkah mengatasi (bodoh) atau tidak mau mengatasi?

Kita bisa faham kalau polisi ragu-ragu dalam bertindak karena mereka tidak mau menjadi kambing hitam dari kemelut tidak ada kepastian hukum. Misalnya, segerombolan orang sedang menjarah sebuah gudang, dan di situ berdiri seorang anggota polisi, jelas dia bertanggung jawab untuk bertindak. Kalau pelurunya hanya delapan mungkin itu tidak cukup untuk membendung desakan seribu orang. Tetapi jelas tidak ada orang yang mau menjadi delapan orang untuk menghabiskan peluru polisi itu kalau polisi itu berteriak, yang jarah barang akan saya tembak.

Misalnya kasus penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Banten. Di televisi kita lihat ada polisinya. Tetapi kemudian dikatakan bahwa polisinya kalah jumlah. Tentu tidak masuk akal bahwa rakyat Indonesia ada 250 juta maka harus ada 126 juta orang jadi polisi agar tidak kalah jumlah. Di tangan polisi ada senjata dan satu senjata itu bisa mengatasi ratusan bahkan ribuan orang. Intinya, harus ada aturan yang sangat jelas dan masuk akal dalam hal bagaimana polisi boleh menembak dan dalam hal bagaimana polisi tidak boleh menembak.

Alasan Sebuah Negara Tidak Damai
Dari sejak zaman purba hingga zaman modern penyebab ketidaktentraman sebuah negara atau wilayah ialah ketidakadilan atau penindasan. Atau secara theologis disebut dosa. Karena dosa keserakahan maka terjadi perampasan hak orang lain. Bayangkan, dengan alasan penanaman hutan industri seorang pengusaha bisa memiliki tanah ratusan ribu bahkan jutaan hektar hanya melalui kolaborasi dengan menteri kehutanan sambil membabat habis tanah penduduk yang sehektar-dua hektar.

Penduduk yang memiliki tanah satu-dua hektar sesungguhnya itu adalah nyawa mereka. Dengan tanah seluas itu saja mereka sudah hidup melarat. Namun karena keserakahan seorang pengusaha, ia bisa main tarik garis di atas kertas memotong tanah mereka. Dan negara bukan hanya membiarkan melainkan turut serta memainkan peran memihak kepada pengusaha. Yang memalukan sekali adalah ternyata banyak pengusahanya adalah orang Kristen. Tolonglah Tuhan! Saya bukan hanya mendengarnya di televisi bahkan mengalaminya sendiri. Tanah yang saya beli di daerah Mungguk Jering, jalan Trans Kalimantan, Kalimatan Barat, untuk Panti Asuhan Yatim-Piatu dan Sekolah, disikat oleh PT. Kalimantan Subur Permai, yang katanya telah memegang surat dari DepHut. Aneh. Apakah ini adil? Waktu beli, Pak Kades sudah menyatakan benar bahwa ini adalah tanah turun-temurun dari Bapak Acuk. Lalu bagaimana Departemen Kehutanan bisa semena-mena menarik garis di lembaran kertas tanah siapa saja dan diberikan kepa-da PT. Kalimatan Subur Permai? Rakyat kecil hanya bisa berseru kepada Tuhan.

Tentu kita tidak setuju dengan tindakan perampasan tanah, misalnya seseorang datang dari kampung, ketika melihat ada tempat kosong, tanpa membeli lalu membangun gubuk, padahal itu tanah milik seseorang. Biasanya yang demikian diusir masih perlu diberikan pesangon padahal yang bersangkutan telah menikmati tanah orang lain tanpa sewa.

Yang sangat mengusik keadilan adalah seseorang membeli tanah, membayar dengan uang hasil keringatnya berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya ternyata sertifikatnya ganda. Yang demikian bagi orang yang paling bodoh sekalipun tahu bahwa ini adalah kesalahan pejabat pembuat sertifikat. Seharusnya yang membuat sertifikat itu dikejar dan dihukum sekalipun ia sudah pensiun bahkan harus dikejar hingga ke liang kuburnya.

Hakekat IMB (ijin Mendirikan Bangunan) yang paling inti ialah agar seseorang tidak mendirikan bangunan di tanah milik orang lain, sekalipun bangunan yang tidak permanen. Tetapi kadang pemerintah sudah bertindak lebih dari penjajah, karena orang merubah pagar, menambah kanopy, petugas datang menuntut ijinnya. Akhirnya rakyat mulai berpikir, ini diatur atau dijajah? Apa bedanya diatur dengan dijajah?

Kejanggalan Demi Kejanggalan
Yang lebih aneh lagi adalah surat keterangan domisili. Bukankah selama yang bersangkutan tidak pindah berarti domisilinya tetap? Yayasan Panti Asuhan PEKA selama 15 tahun menempati tempat yang sama namun perlu memperpanjang terus-menerus Surat Domisilinya. Aneh. Secara logika bukankah domisili dibuat untuk menyatakan bahwa Yayasan tertentu berdomisili di suatu tempat, dan kalau yayasan itu tidak pindah seharusnya keterangan domisili itu masih tetap berlaku. Sebenarnya rakyat tahu bahwa batas waktu dalam Surat Domisili itu hanya akal-akal pejabat untuk cari masukan.

Sebagai rohaniwan saya banyak berurusan dengan orang lahir, orang kawin dan orang mati. Padahal kalau catatan tentang orang yang lahir dan yang mati akurat, kita bisa menghemat biaya sensus. Masalahnya kan angka sensus yang ada dikurangi dengan yang mati dan ditambah-kan dengan yang lahir, kan beres. Mengapa sensus melulu?

Anggota jemaat saya, asal dari Kalimantan kawin dengan yang asalnya Bangka. Mereka tidak bisa bikin surat kawin di Jakarta, tidak bisa di Kalimantan dan juga tidak bisa bikin di Bangka. Sampai anaknya lahir surat nikahnya belum bisa diurus, dan anaknya dibuat dilahirkan di luar nikah. Jadi, anak haram. Saya simpulkan bahwa ini negara aneh? Ada anggota jemaat yang lebih berduit dan lebih canggih, akhirnya mereka menikah dan bikin surat nikah di Singapore. Pembaca heran tidak? Orang Kalimantan tidak bisa nikah dan dapatkan surat nikah di Jakarta tetapi bisa nikah dan dapatkan surat nikahnya di Singapore? Bagaimana menurut Anda, negara kita aneh?

Belum lagi masalah kematian, ada yang meninggalnya Jumat sore dan akan dikuburkan Minggu sore. Puskesmas tutup, Kantor Lurah juga tutup. Betapa kasihan, sudah berduka masih diduka-dukakan lagi oleh pemerintah. Berhubungan kalau tidak ada surat keterangan dari kelurahan jenazah tidak bisa dikuburkan. Karena keluarga duka biasanya tidak berpengalaman, akhirnya mereka menjadi makanan empuk para calo. Belum lagi kalau jenazah akan dibawa pulang ke daerah, surat yang diperlukan bermacam-macam dan berbelit-belit yang kesemuanya itu hanya menguntungkan calo saja. Pembaca yang berhikmat, Anda bisa menilai kesimpulan saya benar atau tidak, kalau dalam mengurus sebuah surat atau dokumen pada sebuah instansi pemerintah, yang paling banyak calonya adalah yang paling dipersulit dan yang paling banyak punglinya. Logikanya, kalau yang bersangkutan mengurusnya gampang maka pasti tidak dibutuhkan jasa calo.

Saksi Atau Calon Tersangka?
Saya belum pernah mendengar ada negara yang memperlakukan saksi seperti di Indonesia. Di Amerika, saksi perlu dibujuk untuk tampil di pengadilan. Dan tidak ada saksi yang dipaksa datang ke kantor polisi atau KPK. Saksi itu seharusnya orang yang dimintai jasanya oleh penegak hukum. Kalau ada seseorang terbunuh, dan seseorang lain melihat peristiwa itu, dia diminta tolong untuk bersaksi atas apa yang dilihatnya. Jasanya sangat dibutuhkan oleh penegak hukum demi mendapatkan si pembunuh. Di Indonesia ini aneh, saksi dikategorikan sebagai calon tertuduh. Dan penegak hukum memperlakukan saksi dengan sangat tidak terhormat bahkan tidak manusiawi. Ya…akibatnya seseorang yang sebenarnya tahu permasalahan dan bisa menolong memilih menghindar daripada dibikin pusing. Sebenarnya yang rugi adalah proses penegakan hukum itu sendiri. Seharusnya banyak orang bisa ikut bersaksi, akhirnya semuanya menghindar karena tidak mau berurusan dengan polisi, karena polisi tidak menghargai saksi, bukankah lebih baik yang calon tersangka disebut calon tersangka, bukan saksi.***

Sumber: Dr. Suhento Liauw, PEDANG ROH Edisi 73 Oktober-November-Desember 2012

Iklan
  1. 19 Oktober 2012 pukul 3:05 PM

    kedaimaian di negara kita saat ini sangat kacau. karna pemimpin rakyat tidk berfikir bagaimana supaya rakyat Indonesia sejahtera, mereka hanya berfikir tentang pribadi mereka sendiri…….!!! I will life in here with peace Guys….

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: