Beranda > Fundamental, INDONESIA > NEGARA DEMOKRATIS KE-3 TERBESAR

NEGARA DEMOKRATIS KE-3 TERBESAR


Masyarakat kota Jakarta baru selesai berpesta demokrasi. Kelihatannya mayoritas masyarakat bersukacita dengan hasilnya. Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan. Kelihatannya bukan karena Foke-Nara sangat buruk, melainkan karena manusia pada dasarnya ingin sesuatu yang baru. Rumah baru, mobil baru, motor baru, kalau bisa ya juga presiden baru. Incumbent biasanya harus sangat berhasil, atau ada permainan khusus baru bisa terpilih kembali.

Indonesia dihitung negara demokratis ke-3 terbesar sesudah India dan Amerika. Tiongkok? Tidak dihitung sebagai negara demokratis, karena pemilihan presidennya oleh parlemen dan biasanya sudah diatur sehingga anggota parlemen pun tidak bebas memilih.

Belum lama ini NU (Nadlatul Ulama) merekomendasikan agar pemilihan kepala negara kembali oleh DPRD. Saya tidak mengerti apa yang sesungguhnya menjadi alasan dari rekomendasi mereka. Karena jika dipilih oleh DPRD maka Gubernur DKI sudah pasti dijabat kembali oleh Foke.

Masalah Biaya Pemilu
Sesungguhnya biaya pemilu yang begitu besar itu kelihatannya ada kesengajaan dibuat besar supaya banyak cecerannya. Setiap kali pemilu dilakukan, aparatnya sibuk membangun tenda, dengan peti anti maling (hampir menyerupai branchase) dan segala peralatan yang memakan biaya. Padahal jumlah pemilih di satu TPS itu berkisar antara 300 hingga 500 orang saja. Ada banyak fasilitas yang bisa dipakai tanpa biaya misalnya sekolahan, tiap kelasnya dipakai untuk satu TPS, kantor RW atau halaman rumah warga yang cukup luas tentu akan dengan suka rela untuk dipinjamkan tanpa biaya. Saya membaca di koran ada yang mengusulkan kotaknya pakai karton saja. Saya sangat setuju karena sesudahnya kertas suara dituang keluar dan dihitung, serta segera dibuat berita acaranya. Semua orang yang hadir mempunyai HP dan bukan hanya bisa mencatat bahkan bisa memotret hasil penghitungan di papan penghitungan. Penghitungan di lokasi adalah yang paling akurat karena disaksikan oleh yang punya suara.

Sesungguhnya juga tidak diperlukan bilik yang hingga kedap suara karena masa kemunafikan zaman Suharto telah berlalu. Zaman Suharto pemilu harus sangat rahasia itu karena di depan Suharto dan pejabatnya dikatakan akan memilih Suharto tetapi ketika di bilik pilih orang lain. Sekarang kita di zaman terang benderang dan jujur-jujuran bahkan boleh mengatakan bahwa tadi saya pilih Jokowi-Ahok. Bahkan sebenarnya tidak memerlukan bilik khusus, kalau mau dilihat orang, ya tidak apa-apa, dan kalau tidak mau dilihat orang, cukup pergi ke sudut yang ditutup dengan kardus, atau apa saja. Satu-satunya yang tidak bisa dihindari hanyalah pencetakan surat suara. Mengenai biaya kampanye, itu seharusnya bukan urusan negara dan tidak boleh memakai uang negara. Orang yang mau mencalonkan diri harus orang yang punya otak dan biasanya yang punya otak pasti tidak kere-kere amat.

Kalau ada calon yang bagus otaknya namun kurang uangnya, masyarakat yang akan menyumbang, bukan yang bersangkutan yang menghamburkan uang untuk membeli suara. Saya tidak yakin ada calon Gubernur yang sanggup menyogok jutaan rakyat, dan yang terima uang tidak bisa dicek apakah ketika di bilik pengambilan suara akan benar-benar memilihnya. Rakyat pasti senang kalau ada calon yang datang memberikan mereka uang, tetapi rakyat sudah cukup pintar, justru yang memberi uang itu yang tidak akan dipilihnya nanti.

Kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD seperti yang diusulkan oleh NU dan Mendagri, itu menurut saya hanya untuk memperkaya para anggota DPRD saja. Saya mendengar langsung penuturan seorang pemilik showroom mobil tentang pemilihan kepala daerah zaman Suharto oleh DPRD. Setelah diakumulasi jumlah partai pendukungnya ternyata calon masih kekurangan 10 suara di DPRD. Kemudian si calon pergi ke Showroom memesan 10 unit mobil mewah untuk dikirim ke 10 anggota DPRD yang telah deal. Tentu dengan pesan bahwa belum boleh diterbitkan STNK sampai proses pemilihan selesai. Pemilik Showroom diberi pesan bahwa kalau dia kalah, maka 10 mobil itu ditarik kembali nanti akan diganti rugi untuk memakaian sekian hari, dan kalau dia terpilih maka proses STNK silakan diteruskan.

Saya sungguh tidak mengerti isi kepala para tokoh NU dan Mendagri yang mengusulkan agar pemilukada dikembalikan ke DPRD. Atau ada agenda tertentu yang bersifat …, ya itu urusan lain lagi. Tetapi jika alasannya adalah biaya yang dihabiskan, itu tidak masuk akal.

Masalahnya Pada KPU
Ada alasan lain yang dikemukakan untuk pembenaran pemilukada kembali ke DPRD ialah banyaknya kasus pertikaian hasil pemilihan. Kalau kita jujur sesungguhnya kita tahu bahwa masalahnya bukan pada pemilukada yang langsung melainkan karena KPU yang tidak beres. Salah satu yang sangat menyolok ialah banyaknya orang yang telah mati masih dapat kartu dan undangan untuk memilih, temasuk ayah saya. Sebaliknya banyak yang masih hidup dan sangat mau ikut memilih justru tidak dapat kartu dan undangan untuk memilih. Kalau KPU menerbitkan kartu dan undangan memilih berdasarkan Kartu Keluarga, mustahil bisa terjadi dalam satu keluarga yang terdiri dari 6 orang dewasa bisa hanya dapat undang untuk dua orang memilih. Kelihatannya semua kemelut yang muncul setelah pemilu usai adalah akibat dari kegagalan KPU menjadi penyelenggara dan wasit yang kompoten. Yang sangat saya herankan adalah tak terdengar atau kurang sekali pihak yang komplen terhadap kinerja KPU. Kalau masyarakat terang-terangan menyaksikan kecurangan oleh KPU misalnya terlalu banyak warga yang tidak mendapat kartu pilih, sama sekali tidak heran kalau baik masyarakat maupun partai yang merasa dirugikan melakukan protes.

Kualitas Sebuah Pemilu
Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu sebuah demokrasi dari sebuah negara demokratis ditentukan dari mutu pemilunya. Semakin kredibel sebuah Badan Penyelenggara Pemilu akan menghasilkan penyelenggara negara yang semakin kredibel di mata rakyat. Mundur kembali ke pemilukada oleh DPRD adalah jalan mundur yang konyol. Biaya tinggi yang dikeluhkan oleh sebagian orang telah kita bahas. Yang bikin mahal itu sama sekali bukan karena sistem langsungnya tetapi mental boros dan mental mengambil kesempatan di dalam kesempitan.

Kemudian keluhan kedua adalah banyaknya pertikaian yang berakhir dengan bentrok masyarakat atau penuntutan di Mahkamah Konstitusi, itu sepenuhnya adalah kesalahan KPU dan PANWASLU. Orang-orang yang duduk di KPU maupun PANWASLU haruslah orang-orang yang sangat cinta bangsa ini.

Pemilukada oleh DPRD hasilnya sudah pasti tidak akan sama dengan keinginan masyarakat. Bukti nyata di depan hidung kita adalah, jika DPRD DKI yang memilih Gubernur DKI maka Foke-Nara yang akan dipilih oleh DPRD. Faktanya rakyat DKI memiliki pilihan mereka sendiri yang berbeda dengan pilihan DPRD. Masih bisa melihat fakta?***

Sumber: Dr. Suhento Liauw, PEDANG ROH Edisi 73 Oktober-November-Desember 2012

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: