Beranda > INDONESIA > Membasmi Korupsi? Segampang Membalikkan Telapak Tangan

Membasmi Korupsi? Segampang Membalikkan Telapak Tangan


Koran SINDO, Rabu, 29 Mei 2013, Dengan judul depan IRJEN DJOKO DISEBUT SETOR Rp.4 MILIAR KE ANGGOTA DPR.  Membahas bola panas kasus korupsi Simulator SIM. Beberapa hari lalu koran ramai memberitakan tentang AIPTU Labora Sitorus, dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi. Sebenarnya sama sekali tidak sulit untuk membasmi korupsi, ia semudah membalikkan telapak tangan.

Yang diperlukan hanya keseriusan pemimpin negara yaitu Presiden dan DPR. Karena sesungguhnya hanya membutukan tiga Dekrit Presiden atau Undang-undang yang isinya diuraikan di bawah, maka Indonesia akan menjadi negara terbersih dari korupsi dan pungli di muka bumi.

Dekrit Pertama, Umumkan ­grace period  selama setahun bagi siapa saja yang telah melakukan korupsi untuk mengembalikan separuh (50%), maka sisanya dinyatakan halal atau diberikan grasi dan boleh dinikmati secara terbuka. Sesudah masa satu tahun maka hukuman bagi koruptor yang di atas 10 miliar adalah minimum hukuman mati, yang satu miliar hingga 10 miliar minimum seumur hidup, dan 100 juta hingga satu miliar minimum 20 tahun, yang 10 hingga 100 juta minimum 10 tahun dan yang satu juta hingga sepuluh juta minimum 5 tahun, dan yang seratus ribu hingga satu juta maksimum hingga 5 tahun. Sedangkan yang korupsi di bawah seratus ribu (pungli) dihukum pemecatan. Setelah satu tahun, semua aparat pemerintah akan dinaikkan gaji mereka sekurang-kurangnya satu kali lipat, dan selanjutnya akan naik terus.

Dekrit Kedua, barangsiapa yang melaporkan dan kemudian terbukti benar di pengadilan, anak-buahnya melakukan tindakan korupsi, pangkatnya akan dinaikkan satu jenjang. Yang bersangkutan juga akan diberikan hadiah sebesar 10% dari uang yang dihindarkan dari tindakan korupsi. Sedangkan barangsiapa yang melaporkan dan kemudian terbukti di pengadilan, atasannya yang melakukan tindakan korupsi, pangkatnya akan dinaikkan dua jenjang. Yang bersangkutan juga akan diberikan hadiah sebesar 10% dari uang yang dihin-darkan dari tindakan korupsi. Kenaikan jenjang tentu hanya sampai pada tingkat jenjang tertinggi yang dimungkinkan.

Dengan dekrit ini maka semua pegawai baik sipil, kepolisian maupun militer semuanya adalah “anggota KPK”. Hasilnya, aparatur Republik Indonesia akan menjadi yang terbersih dari korupsi di muka bumi. Hari ini kita dibuat terheran-heran keti-ka kita mendengar komentar para elit politik tentang ketidakakuran antara kepolisian dan KPK. Kita mendengar komentar  seolah-olah mereka harus akur-akur dan tidak boleh saling menangkap. Padahal yang ideal sesungguhnya adalah kalau mereka tidak akur, yaitu polisi takut KPK dan KPK takut polisi. Bahkan lebih bagus lagi kalau atasan takut pada bawahannya dan bawahannya takut pada atasannya, bukannya berkorupsi bersama-sama dan dibagi sama-sama, atau pinjam terminologi para ulama, yaitu “korupsi berjemaah.” Intinya, seluruh aparatur negara harus saling mengawasi. Kalau polisi tidak mau menangkap polisi yang bersalah, maka itu bukan polisi lagi melainkan gerombolan penjahat yang bersenjata.

Dekrit ketiga, adalah tentang suap menyuap antara pihak swasta dengan aparatur negara. Pihak swasta yang merasa dipersulit sehingga kalau tidak memberi uang maka urusan tidak bisa beres, atau semacam pemerasan terselubung, silakan melapor lebih dulu maka yang bersangkutan bisa mengambil kembali uangnya 50%, dan sisanya 50% masuk ke kas negara, dan yang bersangkutan tidak bisa dituntut. Sedangkan pihak aparat negara yang merasa disogok padahal tidak senang dengan tindakan tersebut silakan melapor lebih dulu, maka yang bersangkutan akan memperoleh 10% dari uang sogokan, dan sisanya masuk kas negara. Suasana saling takut antara yang memberi dengan yang menerima harus dibangunkan agar tidak ada yang mencoba untuk memulainya.

Kasus Ibu Hartati Murdaya yang sekarang (26 September 2012) sedang ditahan oleh KPK, sebenarnya sangat klasik. Karena sejak zaman Orba, hampir tidak ada pejabat yang mau memberi tandatangan tanpa ada uang pelicin. Hal ini bukan rahasia lagi. Di kalangan pengusaha Tionghoa sudah ada pepatah, tidak ada minyak maka gorengan tidak bisa lepas alias akan leng-ket di wajan. Kalau tanpa kasih uang urusan bisa mulus, tidak ada satu pengusaha pun yang rela kasih uang, karena hakekat dari berbisnis itu mencari uang, dan hampir semua pengusaha adalah orang-orang yang cinta uang.

Jika Presiden tidak bisa serta-merta mengeluarkan Dekrit, maka dia harus membuat usulan kepada DPR, dan anggota DPR yang menentang program Basmi Total Korupsi, harus diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan. Karena yang menentang sangat mungkin sudah korupsi, atau sedang korupsi, atau berencana untuk korupsi supaya balik modal biaya kampanye. Intinya, tindakan membasmi korupsi itu sesungguhnya gampang, bahkan sangat gampang. Masalahnya hanya, yang jadi presiden itu siapa?

Oleh: Dr. Suhento Liauw,
Jakarta, 29 Mei 2013

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: