Arsip

Archive for the ‘INDONESIA’ Category

140 juta Kendaraan RI akan beralih ke Kendaraan Listrik. Apa manfaatnya?

25 November 2022 Tinggalkan komentar

140 juta Kendaraan RI akan beralih ke Kendaraan Listrik. Apa manfaatnya?

“Hasil percobaan motor listrik di atas 10 tahun yang sudah kita lakukan itu jika menggunakan bahan bakar BBM untuk 30 KM akan menghabiskan BBM 1 liter. Misalnya, Pertalite dengan harga Rp10.000, tetapi jika diganti dengan motor listrik hanya memerlukan daya listrik 1 Kilo Watt yang harganya Rp1.600.
Jangan lupa juga motor BBM setiap tahun harus ganti oli itu kurang lebih Rp2-2.5 juta pertahun, dengan motor listrik hal itu tidak ada lagi,”

Selain penghematan, keuntungan lain adalah penurunan emisi CO2 yang tentunya sejalan dengan target net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

“Jika 140 juta unit seluruh kendaraannya diganti dengan listrik, maka kita dapat mengurangi emisi 100 juta ton CO2 tiap tahun. Target kita 2060 emisi kita bisa nol, kita bisa pakai semua potensi energi baru yang ada di seluruh Indonesia,”

http://www.shopee.co.id/alkitabanda
dedewijaya.wordpress.com

4 Tokoh Kristen yang Berperan Dalam Kemerdekaan Indonesia


Di bulan kemerdekaan ini, tak ada salahnya jika kita kembali sejenak menggali kembali sejarah kemerdekaan.

Di dalam banyak referensi, kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh Kristen di dalamnya. Sebagian besar diantaranya memegang peran penting dalam kemerdekaan. Bahkan tak sedikit yang justru tewas akibat perjuangan mereka melawan para penjajah di masa tersebut.

Jadi, diantara sekian banyaknya tokoh Kristen yang berperan dalam kemerdekaan kita bisa mengenal 4 diantaranya.

1. Letnan Jenderal T.B Simatupang

Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang atua akrab disapa T.B Simatupang ini adalah sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia.

T.B Simatupang lulus akademi militer kerajaan (KMA). Setelah itu dia ditugaskan di bawah kepemimpinan Jepang untuk pertama kali di Jakarta.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Simatupang bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan ikut serta mengamankan serangan Belanda yang berniat kembali menguasai Indonesia saat itu.

Selama perang kemerdekaan Indonesia, dia diangkat menjadi Wakil kepala Staf Angkatan Perang (WAKSAP) RI pada tahun 1948-1949.

T.B Simatupang juga turut mewakili TNI dalam delegasi RI menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Lalu dia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang RI (KSAP) dengan pangkat Mayor Jenderal sebagai pengganti dari Jenderal Sudirman yang wafat pada tahun 1950.

Setelah masa pesiun, T.B Simatupang aktif di dalam pelayanan gereja. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Ketua Dewan Gereja-Gereja Asia bahkan Ketua Dewan Gereja-gereja se-Dunia.

Tokoh kemerdekaan yang lahir pada 28 Januari 1920 ini tutup usia pada 1 Januari 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Baca selengkapnya…

40 Parpol Pemilu 2024

24 Parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap yakni:

1. PDI Perjuangan (PDIP)

2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

5. Partai NasDem

6. Partai Bulan Bintang (PBB)

Baca selengkapnya…

Surat Petisi kepada Mendikbudristek perihal penulis buku PPKN Kelas 7

Surat Petisi Kami kepada Mendikbudristek perihal buku dan penulis buku PPKN Kelas 7

Aliansi Anak Bangsa Pemerhati Pendidikan

10 Agustus 2022

Kepada Yth.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi RI
Bapak NADIEM ANWAR MAKARIM, BA, MBA.
Kompleks Kemendikbud Jln. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan

Salam Rahayu!
Kami warga negara Indonesia dalam Aliansi Anak Bangsa Pemerhati Pendidikan (AABPP)
menyampaikan sikap dan petisi terhadap temuan kesalahan dalam buku PPKn kelas VII terbitan
Kemendikbudristek tahun 2021 sebagai berikut:

  1. Kami mengapresiasi respon pihak Kemendikbudristek untuk menarik buku PPKn dan merevisi buku. Namun sampai surat ini ditulis, kami masih menerima informasi dari sekolah-sekolah
    bahwa buku tersebut belum ditarik. Kami ingin mengetahui time line dan prosedur penarikan
    dan revisi buku (apakah buku tersebut akan dibakar/dibuang ke laut, dsb), dan kami bersama
    orang tua murid akan mengawalnya.
  2. Peristiwa penyelewengan isi buku PPKn telah menimbulkan keresahan, keberatan, dan
    keprihatinan mendalam, di berbagai kalangan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia,
    terutama oleh penganut agama tertentu, sehingga kami mengajukan petisi ke pemerintah
    (Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri dan Kejaksaan Agung), agar solusi tidak hanya
    pada penarikan dan revisi buku, melainkan juga pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang
    komprehensif serta pemberian sanksi tegas terhadap Tim Pengolah Buku (tidak sekadar
    permintaan maaf).
  3. Tim Pengolah Buku PPKn, sebagai representasi sosok guru/pendidik nasional dengan latar
    pendidikan dan pengalaman profesional yang sangat mumpuni di bidang PPKn, harus mendapat
    sanksi tegas atas kesalahan konten dan kode etik penulisan ilmiah, yang notabene terjadi di
    institusi penanggungjawab tertinggi pendidikan di Indonesia, di mana selama proses
    penyusunan sampai pencetakan dan pendistribusian buku, telah melalui mekanisme menurut standar penulisan yang ditentukan dan berbagai filter dan monitoring internal instansi. Sanksi tegas sebagai pemberian efek jera kepada tim pengolah buku PPKn berdasarkan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di
    lingkungan Kemendikbudristek, merupakan hal yang wajib dan pantas mengingat negara kita
    adalah negara hukum dan menjunjung penegakan hukum. Dengan demikian, jangan diberikan
    celah bagi mereka yang mau melakukan penistaan dalam pendidikan agama, penistaan
    pendidikan kewargenagaraan, dan penistaan terhadap negara. Terlampir dokumen
    kontrak/perjanjian pihak penulis/pengolah buku dengan pihak Pusat Kurikulum dan Perbukuan
    Kemendikbudristek, terkait tanggung jawab hukum penulis/pengolah buku yang menyatakan
    apabila tulisannya menimbulkan rasa tidak senang, tersinggung, dirugikan, dicemarkan,
    dikhianati, dan sebagainya, terhadap satu atau sekelompok orang.
  4. Berikut kesalahan fundamental dan analisisnya, dalam buku cetak PPKn kelas VII halaman 79
    & 80:
    a. Kesalahan ini terjadi pada buku PPKn yang capaian pembelajarannya seyogianya pada
    praktik pengamalan Pancasila (profil pelajar Pancasila), bukan pada memperbandingkan
    doktrin agama-agama;
    b. Potensi pada penistaan agama dengan menerjemahkan ajaran agama lain oleh dan
    dengan ajaran yang bukan pemeluk/ajaran agama itu sendiri (potensi terhadap
    pelanggaran UU/Pasal 156a KUHP);
    c. Kesalahan mengenai pemahaman Trinitas secara subjektif dari Tim Penulis Buku,
    bukan menurut keyakinan pemeluk agama yang bersangkutan berpotensi sebagai
    strategi membenturkan Trinitas dengan konsep Sila I Pacasila (Ketuhanan yang Maha Esa);
    d. Kurang seimbang/proporsional dalam mengungkap bahwa keberadaan Penghayat
    Kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan umat beragama, bahwa negara ini
    menjamin kebebasan warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing
    (Pasal 29 UUD);
    e. Pengaburan sejarah (kesalahan informasi kapan agama seperti Kristen dan Budha masuk
    ke Nusantara);
    f. Potensi membelokkan dan merongrong konsensus bangsa.
  5. Kesalahan fatal konten buku-buku pelajaran terbitan Kemedikbudristek sudah terjadi beberapa
    kali yang pasti menghabiskan energi, waktu, dan anggaran yang besar untuk menarik dan
    merevisi buku tersebut, sehingga penyelesaian masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Dampak
    kerugian lebih fatal adalah ancaman terkontaminasinya mentalitas dan moral peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dengan ajaran/paham yang menyesatkan yang akan memecah belah dan menghancurkan kesatuan dan kerukunan beragama di lingkungan sekolah dan
    masyarakat, di masa sekarang dan akan datang.
  6. Kami Aliansi Anak Bangsa Pemerhati Pendidikan menunggu penjelasan resmi dari bapak
    Menteri atas surat Petisi ini, dan bersama elemen di dalam masyarakat kami akan mengawalnya
    dan berjuang demi merawat kebinnekaan di bumi pertiwi Indonesia yang sangat menjunjung
    tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun apabila hal ini tidak juga ditanggapi, kami akan memikirkan
    langkah-langkah penyelesaian secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku di Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan. Atas atensi dan tindak lanjutnya, kami sampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya. Kiranya Yang Mahakuasa melimpahi bapak Menteri dengan kesehatan dan hikmat.

Hormat kami,
Mary Monalisa Nainggolan,S.Psi.,M.Pd.,Psikolog
(Ketua AABPP)

Tembusan:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)
  3. Ketua Presidium KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia)

Kesalahan di Buku PPKn SMP Kelas VII Belum Diusut secara Tuntas

Kesalahan di Buku PPKn SMP Kelas VII Belum Diusut secara Tuntas

Pengusutan kesalahan pada buku teks PPKN kelas VII SMP tahun 2021 terbitan Kemendikbudristek belum tuntas. Kemendikbudristek diminta serius menyelesaikan masalah ini.

Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
11 Agustus 2022 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Penarikan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn Kelas VII terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 yang dinilai bermasalah diapresiasi. Namun, solusi terhadap kesalahan isi buku tidak hanya pada penarikan dan revisi buku, melainkan juga pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan yang komprehensif, serta pemberian sanksi tegas kepada tim pengolah buku.

Baca selengkapnya…

34 Menteri Kabinet Indonesia Maju jilid II

Berikut susunan kementerian dan menteri Kabinet Indonesia Maju setelah reshuffle jilid kedua:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

Baca selengkapnya…

Parpol Indonesia di Masa Depan

Parpol Indonesia di Masa Depan

Demi menjaga persatuan bangsa yang sangat heterogen ini, parpol perlu aktif membentuk budaya politik yang menjauhi penggunaan solidaritas suku, agama, ras, untuk pilihan politik, juga hoaks dan ujaran kebencian.

Partai politik (parpol) berperan sentral dalam sistem politik demokrasi multipartai yang kita anut sejak tahun 1999, dan menentukan sirkulasi elite politik di daerah dan di pusat.

Sebanyak 2.207 anggota DPRD provinsi, 17.610 anggota DPRD kabupaten/kota di berbagai daerah, 560 anggota DPR dan MPR serta presiden dan wakil presiden, bersama 17 dari 34 menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, dan tiga dari sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru saja dilantik, adalah figur-figur yang mewakili parpol.

Baca selengkapnya…

Terungkap! Alasan Logis Prabowo Bersedia Jadi Menteri Pertahanan RI

20 Februari 2020 Tinggalkan komentar

Terungkap! Alasan Logis Prabowo Bersedia Jadi Menteri Pertahanan RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Prabowo Subianto membantunya dalam mengurusi Kementerian Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menariknya, Prabowo Subianto pun tak menolak. Pensiunan jenderal bintang tiga itu menyanggupi dengan segenap jiwa dan raga. Kejadian ini tentu merupakan hal yang sangat tidak biasa. Bagaimana tidak, keduanya pernah bertarung sengit di Pemilu 2014 dan 2019.

Sengitnya kontestasi kepemimpinan nasional antara Jokowi dan Prabowo terasa sampai ke akar rumput. Lebih dari 5 tahun, publik seperti tersekat pada dua kubu yang berbeda. Ketegangannya merambat tidak hanya di level politik nasional. Di level daerah, Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Barat menjadi bukti bahwa friksi pendukung keduanya sangatlah keras.

Kesediaan Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo bagi banyak orang sangat sulit diterima oleh akal, apalagi ego. Banyak yang mendukung dengan memahaminya sebagai bukti kebesaran jiwa sosok mantan Danjen Kopasus itu, tapi tidak sedikit juga yang belum bisa memahami –apalagi menerima– langkah politik yang tidak biasa ini.

Baca selengkapnya…

Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Maju Jokowi Maruf 2019-2024

Berikut ini nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan

Baca selengkapnya…

Naik 8,51%, Ini Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Sampai Papua

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Kenaikan upah di masing-masing provinsi belum diumumkan secara resmi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 5,12 persen.

Berdasarkan persentase kenaikan pada 34 provinsi itu, Kompas.com mencoba menghitung perkiraan kenaikan UMP pada 2020 dengan menambahkan kenaikan 8,51 persen berdasarkan SE Menaker.

Berikut ini kenaikan UMP dari provinsi dengan penerimaan UMP terbesar hingga terkecil.

DKI Jakarta dari sekitar Rp 3.940.973 pada 2019 menjadi sekitar Rp 4.276.349 pada 2020.

Papua dari sekitar Rp 3.240.900 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.516.700 pada 2020.

Sulawesi Utara dari sekitar Rp 3.051.076 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.310.722 pada 2020.

Baca selengkapnya…

Jokowi Arahkan Ibukota pindah ke Kalimantan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terpilih menjadi kandidat ibu kota baru. Pemerintah setempat menyediakan dua kandidat lokasi untuk calon ibu kota baru.

Pertama, pemprov Kalteng menyiapkan Kabupaten Katingan dengan lahan seluas 120.000 hektare. Kedua, Kabupaten Gunung Mas dengan ketersediaan lahan 121.000 hektare.
Butuh 466 triliun buat kota baru dg tampung 1,5 juta penduduk baru dg luas 40.000 hektar, tempat yg cocok kalbar atau kalteng.
Pulau kalimantan baru 6% penduduk indonesia, penduduk jawa 57%, sumatera 21%, papua, maluku 3%.

100rb pns akan dipindah ke sana nantinya. 5 thn pemerintah jokowi bakal beres nech.

Meikarta jadi kota bisnis baru saja, nggak kepake sama jokowi buat ibukota.

Kerugian macet dan banjir 100 triliun/tahun di jakarta, pindahin ibukota butuh 466 triliun. 5 tahun rugi = biaya pindah ibukota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal pemindahan ibu kota berada di luar Pulau Jawa, yakni di Kalimantan. Baca selengkapnya…

Alkitab dan Demokrasi

28 April 2019 3 komentar

 

Pemerintahan pertama di muka bumi tercatat di Alkitab ialah pemerintah otoriter, yaitu di bawah Nimrod. Salah satu proyek mereka ialah berusaha membangun menara Babel untuk mencari nama dan mencapai Allah.

Kemudian silih berganti pemerintahan _monarchy_ yang dipimpin oleh raja. Firaun, Nebukadnezar, dan banyak lagi yang tercatat dalam sejarah. Di bagian timur ada banyak kaisar yang memerintah silih berganti.

Allah Jehovah kemudian mendirikan negara dengan sistem _Theocracy,_ yang dipimpinNya langsung. Tentu dalam sistem theocracy siapapun yang melawan Theos, dianggap musuh negara maka hasilnya ialah penganiayaan terhadap iman lain. Orang-orang yang gagal paham berkata bahwa Allah Perjanjian Lama kejam dan yang Perjanjian Baru penuh kasih, seolah-olah Allah yang berbeda.  Padahal jika dia berhasil memahami bahwa di bawah sistem pemerintahan theokrasi tidak mungkin boleh ada iman lain karena kepala negaranya adalah Allah sendiri. Munculnya iman lain adalah semacam kudeta terhadap kepala negara yang memakai sistem theokrasi, dan semua tindakan kudeta pasti dihukum. Baca selengkapnya…